Selasa, 07 Maret 2017

LEASING DAN JASA KEUANGAN TIDAK DATANG SAAT LPKSM PUTRA LAWU BERSAMA POLRES , JAJARAN TNI DAN MUSPIDA BLORA SOSIALISASI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN no 8 Thn 1999


 Sugiharwanto,SH.Mpar (Dewan Penasehat Media Journal Police ) yang di hadiri juga jajaran Polres Blora , jajaran TNI dan Muspida Kab. Blora pihak leasing dan perbankan tidak datang, peserta yang datang hampir 350 an peserta sosialisasi Undang-Undang No. 8 tentang perlindungan konsumen tahun 1999 antusias Masyarakat dan para penggiat perlindungan konsumen dari beberapa daerah Jawa Tengah, DIY dan Bali dimana dalam seminar tersebut membahas Hak dan kewajiban Konsumen, Hak dan kewajiban pelaku usaha dan tanggug jawab pelaku usaha, pemerintah juga ikut bertanggung jawab dimana tujuan undang undang tersebut bertujuan agar saling mengerti dan dan tercipta iklim ekonomi yang kondusif tidak ada pihak-pihak yang dirugikan antara pelaku usaha dan konsumen disini sangat jelas bahwa jika kedua nya saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing inti seminar dalam kesempatan sambutan WakaPolres Kompol. Indriyanto mewakili Kapolres Blora ucapkan terima kasih dalam acara tersebut karena sanggat diharapkan masyarakat bisa saling membantu dalam pelayanan public masyarakat pesan Kapolri “PUBLIK PANIC BUTTON POLDA JATENG “ ( LAYANAN MASYARAKAT UMUM ) technologi berbasis Android aplikasi dimana masyarakat mengalami gangguan keamanan,ancaman,terror,dan kejadian apapun menimpa rakyat bisa lapor Online Polda dan polda perintakan jajaranya ke polsek dimana kejadian itu terjadi.

JournalPolice.com.Blora- Seminar dipendopo kamolan Blora 
seJawa Tengah,DIY,Bali,pada 12 Peb 2017 
dengan pembicara : ‘Rois Hidayat (Pimpinan Umum LPKSM Putra Lawu dan Kombes (Purn)

     

Wakapolres Blora Kompol. INDRIYANTO mewakili Kapolres Blora mengharapkan masyarakat bisa saling membantu dalam pelayanan publik , Panic Botton Polda Jateng.
Rois Hidayat sebagai pimpinan umum menjelaskan dalam Tanya jawab banyak pertanyaan kaitan ketidakadilan di dala`m sengketa masyarakat sebagai nasabah perbankan / Jasa keuangan yg mana sistem penagihan, pembinaan dan cara melelang aset yang diagunkan tidak sesuai presedural ada banyak kejanggalan, keluhan pengaduan konsumen yg terjebak / tertipu oleh oknum pegawai jasa keuangan salah satu contoh kasus lelang bagaimana persyaratan  pendaftaran  lelang di KPKNL UUAPHT pasal 22 ayat 3 skt dr lurah / kepala desa dan pasal 23  ayat 1-3  harus ada surat keterangan tanah terbaru jika ada perubahan atas tanah & bangunan atas  APHT  inilah yg terjadi dan siapapun perangkat desa yg memberikan keterangan tanah tidak sesuai keadaan tanah terbaru bisa dijerat PIDANA ( karena memberikan keterangan palsu ) Khususnya kepala desa, dan proses lelang jelas menyalahi aturan yg tidak mengikuti prosedur pelelangan satu lagi yang berhak meminta keterangan tanah seharusnya juga warga sendiri dikarenakan juga masih punya hak atas tanah tersebut itulah fenomena yg terjadi dimasyarakat umum,
Sering terjadi sengketa Nasabah yg masih mempunyai etika dan beretikat baik namun ekonomi sulit ditambah lagi cara menagih hutang oknum – oknum biasanya tidak memberikan pendidikan agar Nasabahnya bangkit ekonominya namun celah2 itu justru dimanfaatkan oknum dan para cukong pemodal malah di manfaatkan sebagai celah keuntungan , OJK sudah tahu banyaknya keluhan bahkan pengaduan terkait oknum2 pegawai Jasa Keuangan juga tidak ada tindakan hukum padahal ada unsur kelalaian administrasi dari awal, OJK mengabaikan pengaduan konsumen/nasabah untuk dimintai mediasi tapi sering kali jawaban tertulis  malah mengecewakan ” silahkan nego dgn pihak pihak Jasa keuangan  padahal data2 terpenuhi kelalaian pembiaran dugaan kejahatan bahwa telah menyalahi aturan…” KPKNL saat dikonfirmasi nasabah meminta copy berkas syarat lelang mereka  apakah sudah memenuhi sarat untuk didaftarkan lelang tidak pernah memberikan copy an berkas syarat pelelangan ataupun jawaban tertulis tidak pernah namun juga tidak diberikan bahkan jawaban  memuaskan, silahkan nego dengan pihak  bank/Jasa Keuangan terkait karena kita melaksanakan lelang atas permintaan Jasa Keuangan atau yg mengajukan lelang sesuai Sebagai contoh Undang-Undang Republik Indonesia NO: 4 tahun 1996 Tentang HAK Tanggungan, BAB V PASAL 20 Tentang EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berbunyi Sebagai Berikut: Ayat 1 Obyek HAK TANGGUNGAN dijual melalui Pelelangan umum menurut Tata cara yang di tentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan Hak Mendahulu Daripada Kreditor-kreditor Lain, Ayat 2 Atas Kesepakatan Pemberi Dan Pemegang Hak Tanggungan ,Penjualan Obyek Hak Tanggungan dapat Dilaksakan di bawah tangan Jika demikian itu akan diperoleh harga tertinggi Yang Menguntungkan Semua Pihak,Ayat 3 ,serta tidak ada Pihak-pihak yang Menyatakan Keberatan. ( semua pasti keberatan ),Ayat 4 Setiap Janji Melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan Dengan cara Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Pada Ayat (1),Ayat (2) Dan Ayat (3) Maka Batal Demi Hukum dan dalam Pasal 23 (1). Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksi administratif, berupa: (2).Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (8) Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3). Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi sanksi yang dapat dikenakan menurut peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sangat jelas bagaimana pemerintah bertindak terhadap pelanggaran-pelanggaran para pejabat lelang atau yang terkait proses pelelangan yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian baik materiil dan non materiil imbuhnya.
Sebagaimana UUPK No 8 tahun 1999 BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Hak dan Kewajiban Konsumen
Pasal 4 Hak konsumen adalah :
  1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketaperlindungan konsumen secara patut;
  6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  7. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­undangan lainnya.
Pasal 5
Kewajiban konsumen adalah :
  1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  2. Beretikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dalam mengkonsumsi barang /Jasa maka dalam BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA Pasal 19 (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uangatau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku.
    (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
    tanggal transaksi.(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Pasal 22 Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat (2),ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Pasal 24:
(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawabatas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: Pasal 26 Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha. Namun pelaku usaha sering kali menggabaikan hal tersebut sehingga hanya menguntungkan sepihak dalam kasus-kasus khusus jasa keuangan.
Contoh Bentuk pelanggaran lembaga pembiayaan (FINANCE) Saat ini banyak lembaga pembiayaan (finance) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance). Lembaga pembiayaan ini dikategorikan dalam LEMBAGA PEMBIAYAAN NON BANK yang prosedur pelaksanaannya telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Pimpinan LPKSM PUTRA LAWU Bp. Rois Hidayat saat memberikan sosialisasi tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen, Beliau mengatakan banyak pemberi jasa dan leasing melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen. (Foto: team jp )
Namun fakta dilapangan dalam pelaksanaannya lembaga pembiayaan tersebut tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum, diantaranya adalah :
Lembaga pembiayaan tersebut melakukan kontrak perjanjian dengan konsumen tidak di hadapan Notaris, sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian “dibawah tangan” karena tidak ada “akta notaris” sebagai KEKUATAN HUKUM atas perjanjian tersebut. Di dalam pasal 1320 KUHPerdata disebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya “syarat objektif”, yang salah satu unsur dari syarat objektif tersebut adalah perjanjian yang dibuat harus mempunyai KEKUATAN HUKUM. Jika syarat objektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Artinya perjanjian itu dianggap tidak ada, dan tidak ada hak untuk pihak manapun melakukan penuntutan pemenuhan perjanjian tersebut di mata hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya leasing telah dengan sengaja melanggar pasal 1320 KUHP Perdata.
Didalam perjanjian kontrak antara finance dengan konsumen di sebutkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan “penyerahan hak milik secara Fidusia”, tetapi perjanjian fidusia tersebut tidak didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan “sertifikat fidusia”. Sedangkan di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia disebutkan salah satu syarat pendaftaran Fidusia adalah adanya salinan “Akta Notaris” yang disebutkan di atas. Dikarenakan perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan sehingga tidak ada akta notaris maka tidak bisa dibuatkan sertifikat fidusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa leasing telah dengan sengaja melanggar UU No. 42 Tahun 1999 Jo PP No. 86 Tahun 2000.
Didalam perjajian antara pihak finance dengan konsumen dicantumkan “Klausula Baku”. (Yang dimaksud klausula baku adalah aturan yang telah dibuat atau disiapkan terlebih dahulu secara sepihak) dan di dalam klausula baku tersebut dinyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada finance untuk melakukan segala tindakan terkait objek jaminan fidusia tersebut. Dengan dalih berdasarkan kuasa dari konsumen dalam klausula baku yang dicantumkan di dalam perjanjian dibawah tangan tersebut, pihak finance membuat akta notaris dan sertifikat fidusia secara sepihak, sehingga konsumen tidak memegang salinan akta notaris dan sertifikat fidusia tersebut karena konsumen tidak turut serta menghadap notaris, melainkan dikuasakan kepada pihak finance. Sementara di dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “ pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang di beli konsumen secara angsuran. Dan Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.” Dalam poin ini bisa dikatakan bahwa leasing telah dengan sengaja melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan jeratan sangsi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar rupiah, sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dan di dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa didalam proses pembuatan satu akta harus “dihadiri oleh para penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, dibacakan saat itu juga oleh notaris di depan para penghadap dan saksi, di tanda tangani saat itu juga oleh notaris dan kedua penghadap serta kedua saksi tersebut, dan masing-masing pihak diberikan salinan akta tersebut”.
Sebagai Nasabah bukan tidak mau membayar namun memohon kebijakan tapi sering kali  diabaikan unsur etika menangani keluhan karena ekonomi konsumen/ nasabah nya yang lagi mengalami kesulitan maka banyak sekali sengketa konsumen yg macet dijasa keuangan bank/ koperasi/ BMT dll satu pindah ke jasa keuangan lainya padahal hutang semakin menumpuk coba kalo dinasehati di restruktur ditambahi modal pasti nasabah lancar, apalagi dibeberapa media online oleh ojk menerima pengaduan kredit macet 61% ttng kartu kridit,41%tata cara setoran  padahal dilapangan kenyataan banyak sekali masyrakat yg tertipu terpojok karena dilelang dan ojk melihat harus kebawah, untuk menilai layak tidaknya jasa keuangan tsb tetap diijinkan beroperasi dikarenakan ketidaktahuan petugas yg terbatas tsb mengakibatkan seolah jasa keuangan Perbankan Lancar tidak terjadi Masalah padahal banyak sekali para Penggiat lembaga perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat ( LPKSM yg jelas diakui negara dibawah Kementrian Perdagangan  informasinya pengaduan dilapangan bagaimana praktek Jasa keuangan dll dalam melanyani jasa ke nasabahnya sehingga banyak nasabah yg kurang percaya lagi terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam dunia perbankan ;imbuh ketua lpksm ptra lawu.
Banyak Nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban sebagai nasabah bagaimanpun caranya untuk membayar angsuran itu merupakan Nasabah maka dengan dasar itu kami sebagai lpksm putra lawu memohon pihak-pihak terkait ,jasa keuangan,pemerintah memberikan jawaban yang pasti dengan dasr hokum pasti secara tertulis, sekaligus mencari SEBAB Akar dari Persengkataan Yang terjadi Masyarakat Jasa Keuangan Perbankan Oknum- oknum pegawai Jasa Keuangan harus DI TINDAK karena Kelalaian Resiko MACET, OJK, Menteri Keuangan atau dinas perdagangan membina agar masyarakat/ nasabah dalam usahanya kembali pulih sehingga bisa memenuhi kewajibanya sekaligus haknya terpenuhi dalam mengkonsumsi barang dan jasa dan Harus meneliti sendiri dari pada kondisi Nasabah Dan Pelayanan Jasa keuangan yang beredar diMasyarakat segera pemerintah bentuk team khusus monitoring jasa keuangan.
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT BAB III TUGAS LPKSM• Pasal 3
Tugas LPKSM meliputi kegiatan :
  1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
  3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan : a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak­ haknya sebagai konsumen;d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hokum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Salah satu seminar hari ini merupakan wujud LPKSM Putra Lawu mensosialisaikan agar tercipta iklim ekonomi yang kondusif aman,nyaman dalam mengkonsumsi barang dan jasa,dan dilakukan seminar-seminar ditiap kabupaten yang kemarin mengikuti acara tersebut.


 

Source : http://journalpolice.com/2017/02/15/pihak-leasing-dan-jasa-keuangan-tidak-datang-saat-lpksm-putro-lawu-bersama-polres-jajaran-tni-dan-muspika-blora-sosialisasi-uu-perlindungan-konsumen-no-8-thn-1999/

4 komentar:

  1. KABAR BAIK!!!

    Nama saya Aris Mia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirim dokumen perjanjian palsu untuk Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran dimuka, tetapi mereka adalah orang-orang iseng, karena mereka kemudian akan meminta untuk pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, sehingga hati-hati dari mereka penipuan Perusahaan Pinjaman.

    Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan digunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dan tingkat bunga hanya 2%.

    Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya diterapkan, telah dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.

    Karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan menghubungi dia melalui email nyata: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan oleh kasih karunia Allah ia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda menuruti perintahnya.

    Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan Sety yang memperkenalkan dan bercerita tentang Ibu Cynthia, dia juga mendapat pinjaman baru dari Ibu Cynthia, Anda juga dapat menghubungi dia melalui email-nya: arissetymin@gmail.com sekarang, semua akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening mereka bulanan.

    Sebuah kata yang cukup untuk bijaksana.

    BalasHapus
  2. Saya sangat bersyukur kepada Ibu Iskandar Lestari karena telah memberi saya pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 saya telah berhutang selama bertahun-tahun sehingga saya mencari pinjaman dengan sejarah kredit nol dan saya telah ke banyak rumah keuangan untuk meminta bantuan namun semua menolak saya karena rasio hutang saya yang tinggi dan sejarah kredit rendah yang saya cari di internet dan tidak pernah menyerah saya membaca dan belajar tentang ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM di salah satu blog saya menghubungi Mrs Iskandar Lestari konsultan kredit via email:(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) dengan keyakinan bahwa pinjaman saya diberikan pada awal tahun 2017 dan harapan datang lagi, kemudian saya menyadari bahwa tidak semua perusahaan pinjaman di blog benar-benar palsu karena semua hautang finansial saya telah diselesaikan, sekarang saya memiliki nilai yang sangat besar dan usaha bisnis yang patut ditiru, saya tidak dapat mempertahankan ini untuk diri saya jadi saya harus memulai dengan membagikan kesaksian perubahan hidup ini yang dapat Anda hubungi Ibu Iskandar via email: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)atau melalui dia BBM INVITE:{D8980E0B}

    BalasHapus
  3. Halo

    Assalamu`alaikum `Selamat Datang di ANNISA AHMAD LOAN COMPANY

    Apakah Anda seorang investor, Pemilik Bisnis, Pengusaha, Kontraktor, Petani, Memulai e.t.c? Mungkin Anda membutuhkan dana yang baik dan aman untuk membeli properti, memperbaiki / membalikkan, memperbaiki layanan / bangunan Anda mencari tempat yang dapat menjamin Anda meminjamkan salah satu dari jumlah yang Anda butuhkan untuk menghubungi e-mail: {annisaahmadlaoncompany@gmail.com} adalah Disini untuk membantu mereka yang membutuhkan tujuan arsip keuangan mereka, kami berinvestasi di properti, proyek / bisnis dan juga memberikan 100% penawaran untuk semua jenis pinjaman berbunga rendah. Tarif, kepada orang-orang yang tertarik dari negara manapun dengan tingkat kredit apakah Anda ditolak oleh bank lain atau kreditur? Kami dapat menawarkan pinjaman yang Anda butuhkan dengan harga yang terjangkau sehingga pekerja bisnis, pria dan wanita, pekerja kantor, pengangkut, inilah kesempatan Anda untuk berinvestasi atas apa yang telah Anda rencanakan di sini adalah pinjaman untuk Anda dan investasikan dengannya, kami juga membutuhkan Layanan dari Pialang yang bisa merujuk orang yang membutuhkan bantuan keuangan dan kami membayar setiap bulan untuk layanan Anda menghubungi kami melalui e-mail di bawah ini jika Anda tertarik dengan pinjaman atau persyaratan. Investor
    Email: {annisaahmadlaoncompany@gmail.com} Anda juga bisa menghubungi kami dengan cara BBM pin (DB5121C1) kejujuran kepercayaan dalam pelayanan kami
    Assalamu`alaikum wr wb,

    BalasHapus
  4. Kabar baik!! pencari pinjaman !!!

    Nama saya Alfred Daniel Nehemia dari bali Indonesia, roti CEO Daniel di Malaysia, Pertama-tama saya akan mengatakan bahwa Tuhan harus memberkati wanita jane karena mengenalkan saya kepada perusahaan pinjaman yang jujur ​​dan halal sehingga saya benar-benar percaya bahwa Anda memberi tahu rekan kerja yang saya miliki Ide bagus untuk memulai bisnis tunggal saya sendiri karena mendapat pekerjaan tidak mudah jadi saya pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman (Rp800 juta) tapi mereka semua meminta uang muka setara dengan jumlah pinjaman saya tapi satu-satunya properti yang saya miliki adalah motor saya, yang membuat saya merasa kecewa

    Jadi saya mencari perusahaan pinjaman online tapi kebanyakan curang dan curang, saya hampir kehilangan harapan dan kepercayaan diri sampai saya membaca artikel tentang lady jane tapi saya tidak sempat menutup tapi membaca artikelnya jadi saya mencoba pencarian online lain yang disebut craigslist. org dimana saya melihat iklan perusahaan Dangote Loan jadi saya memutuskan untuk melamar dan menghubungi lady jane juga

    Dangote Loan Company memberikan pinjaman dengan suku bunga 2% dan tidak kurang dari Rp20 juta

    Saya mengikuti prosedur di sana, memberikan semua yang diminta, saya juga sangat takut, tapi untuk kemuliaan tuhan, doa saya dijawab dan uang pinjaman saya ditransfer kepada saya tanpa masalah.

    jadi jangan buang waktu anda kontak Dangote perusahaan pinjaman Via dangotegrouploandepartment@gmail.com

    Anda juga bisa mencari di google untuk informasi lebih lanjut, ini nyata dan sangat nyata atau hubungi saya juga melalui email di alfreddaniel324@gmail.com dan juga di BBM: 7AEA8FA5

    BalasHapus

MOHON ISI ID DAN ATAU BERKOMENTAR SEBELUM COPY PASTE

PEDOMAN PENYAMPAIAN VOUCHER M1 DI LUAR INDONESIA

Kita yang ingin berpartisipasi dalam mendukung Indonesia pada 17-8-2017, bisa. Untuk mendukung Indonesia, kita juga bisa membawa Vouche...